Title
Respon Dunia Usaha Menghadapi Situasi Sospol & Ekonomi Cetak Email
Ditulis oleh Malini Art Studio   
Senin, 06 Pebruari 2017 00:00
Bapak Sofjan Wanandi memberikan penjelasan dalam diskusi situasi sosial dan politik saat ini bersama asosiasi didampingi Ketua Apindo Bapak Haryadi B. Sukamdani (kiri)


Tantangan aktivitas ekonomi yang berbaur dengan kondisi sosial politik Indonesia, di tahun 2017  mendapatkan perhatian khusus dari dunia usaha. Dalam rangka merespon situasi tersebut  pada tanggal 17 Januari 2017 Apindo mengadakan diskusi dengan para Asosiasi untuk membahas  situasi ekonomi dan politik dan hal-hal yang bisa di lakukan dunia usaha. Hadir dalam diskusi tersebut diantaranya dari asosiasi Makanan & Minuman, Asosiasi Perkebunan, Real Estate Indonesia, Asosiasi Bisnis Ayam, Asosiasi Pulp & Paper, Retail serta APRISINDO yang diwakili Bapak Binsar Marpaung, SH, MH dan Bapak Ig. Sigit Murwito, serta perwakilan dari pengusaha.

Diskusi dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Ketua Staf Ahli Wapres Bapak Sofjan Wanandi dan Ketua Umum Apindo Bapak Hariyadi B. Sukamdani.  Diawal diskusi, Pak Sofjan menyampaikan bahwa kondisi atau situasi ekonomi dewasa ini semakin sulit tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Ketimpangan ekonomi antar kelompok semakin lebar dan berpotensi menimbulkan konflik social dan politik. Oleh karena itu menjadi tantangan kita untuk menyelesaikannya.   Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sedapat mungkin jangan sampai mengorbankan dan menyulitkan pengusaha khususnya yang tergabung dalam asosiasi pengusaha yang ada. Pengusaha yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang ada harus ikut membantu tercapainya pemerataan ekonomi.

Kondisi ketimpangan dan kesenjangan sosial ini terlihat jelas, seperti bidang retail dengan maraknya toko-toko modern di pelosok daerah yang dinilai dapat mematikan bisnis-bisnis tradisional Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada bidang property dan kelapa sawit. Artinya kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi dan terlihat ini, sewaktu-waktu dapat meledak dan merugikan kita semua. Sebelum kerugian tersebut menimpa kita semuanya, Kita (perusahaan-perusahaan) dapat membantu pemerintah agar terbitnya kebijakan-kebijakan yang dapat menghasilkan win-win solution bagi kita bersama. Bapak Sofjan menyatakan akan berbicara dengan tauke-tauke (pengusaha-pengusaha besar) yang jumlahnya hanya 1% namun menguasi 50% bisnis-bisnis sektoral tersebut. Sikap ini diambil agar jangan sampai terjadi adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Sikap ini diambil dengan tujuan agar  usaha besar dapat dikawinkan dengan usaha-usaha kecil  agar mereka yang kecil  tidak merasa dirugikan, yakni melalui Kerjasmaa Kemitraan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah yang diwakili oleh Bapak Sofjan membutuhkan masukan-masukan dari berbagai asosiasi yang bergerak dibidangnya masing-masing terkait dengan apa yang dapat dikontribusikan kepada pemerataan ekonomi dan menghilangkan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi ini melalui mengefektifkan Kerjasama Kemitraan, dan menginformasikan kepada masyarakat luas (Public Relation/PR) apa saja yang telah dilakukan oleh pengusaha pada sektor-sektor tersebut sehingga tidak lagi dinilai negatif oleh masyarakat awam. Masukan ini akan disampaikan kepada stakeholder nantinya sehingga tidak menimbulkan persoalan/polemik sosial kedepannya.

Perwakilan Aprisindo, Bapak Binsar Marpaung, menyampaikan bahwa anggota Aprisindo ada perusahaan yang besar dan yang kecil dan masalah yang dihadapi oleh industri kecil ini adalah bagaimana mendistibusikan produknya. Sementara, sejalan dengan permintaan Bapak Sofjan agar asosiasi memberikan masukan berkaitan dengan diskusi tersebut dari masing-masing bidang dalam asosiasi sektornya (yang lebih memahami). Aprisindo akan memberikan beberapa masukan terkait masalah dan beberapa usulan untuk mendorong industri alas kaki, khususnya industri kecil agar berkembang.

Usulan prioritas kebijakan yang akan diusulkan Aprisindo yaitu:
Pertama. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk UMKM Alas Kaki
Perlu dilakukan upaya-upaya untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas dan produktivitasnya sehingga dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar. Perlu dibentuk tim bersama multisektor, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha (Asosiasi) lintas sektoral untuk melakukan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. Dengan meningkatnya produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk, maka produk UMKM alas kaki akan lebih mudah menembus pasar dan dapat bersaing dengan merk-merk besar/internasional dan produk-produk import lainnya.

Kedua. Peningkatan Akses Pasar UMKM Alas Khaki
Salah satu upaya untuk membuka akses ke pasar adalah dengan memberikan peluang lebih besar bagi industri UMKM Alas Kaki untuk dapat diterima di pasar-pasar modern dan pusat perbelanjaan. Untuk perlu adanya afirmatif policy yang memberikan peluang lebih besar bagi UMKM untuk dapat memasarkan produk-produk mereka ke pasar-pasar modern dan pusat perbelanjaan.

Hal ini sudah disadari oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Permendag No.70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Permendag ini mewajibkan Pasar Modern dan Pusat Perbenlanjaan untuk menyediakan 80% barang dagangan produk dalam negeri yang diproduksi oleh UKM sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Sayangnya afirmatif policy sebagaimana diatur dalam Permendag diatas belum efektif dijalankan di lapangan. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih kongkrit dan serius dari stakeholer untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Perlu dibentuk tim untuk mengawal dan mengkontrol pelaksanaan Permendag No70/2013 beserta  turunannya berupa kebijakan di tingkat lebih rendah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), agar UMKM mendapatkan akses lebih besar dalam pemasaran produk-produknya.(R)