Title
Pemerintah Berencana Memberikan Insentif Keringanan Pph 21 bagi Industri Padat Karya Cetak Email
Ditulis oleh Aprisindo   
Senin, 22 Pebruari 2016 00:00
Insentif Pemerintah melalui keringan Pph 21 yang ditujukan khusus untuk Industri Alas Kaki danTekstil/Garmen adalah untuk membantu agar industri tersebut tidak terjadi PHK. Kebijakan ini masuk dalam Paket Kebijakan VII. Untuk itu, guna mendapatkan penjelasan dari BKPM terkait kriteria yang diberikan fasilitas serta untuk mendapatkan masukan dari Asosiasi dalam hal ini APRISINDO dan API, Kemenko Perekonomian telah mengadakan pertemuan pada tanggal 17 Pebruari 2016 di Kantor Kemenko Perekonomian yang diikuti oleh Kemenko Perekonomian, BKPM, Dirjen Pajak, Badan Kebijakan Fiskal dan Asosiasi.

Menurut Bapak Yuliot dari BKPM, Latar belakang usulan insentif pengurangan PPh 21 bagi industri padat karya (Alas Kaki dan TPT), karena Penurunan minat investor sehingga diperlukan insentif berupa izin dan fiskal (PP 18 mengenai Tax allowance bagi investasi baru dan perluasan usaha). untuk industri yang existing tertekan karena kenaikan upah yang besarnya rata-rata diatas 10%, sehingga perlu bantuan berupa pengurangan PPh pasal 21 yang merupakan Pajak atas karyawan.

Kriteria awal yang diusulkan untuk Industri yang berhak mendapatkan keringanan PPh 21 adalah : Jumlah Tenaga Kerja langsung minimal 5000 orang ; Export 50% dari produksi ; Jangka waktu keringanan PPh 21 selama 5 tahun ; Keringangan PPh 21 sebesar 50%. Lebih lanjut Bapak Yuliot mengusulkan, dasar hukum pemberian keringanan PPh 21 cukup melalui PMK bukan dengan PP tersendiri. Persoalannya sudah diumumkan dalam Paket Kebijakan VII apakah masih memungkinkan adanya perubahan kriteria dan dasar hukum.

Dari APRISINDO, Bapak Binsar Marpaung, SH, MH dalam    rapat tersebut, mengusulkan agar kriteria Industri yang berhak mendapatkan keringanan PPh 21 adalah yang memiliki tenagakerja minimal 2000 orang. Bapak Binsar pada kesempatan tersebut juga memberikan penjelasan dan gambaran karakteristik persoalan industri alas kaki, bahwa struktur tenagakerja 80% buruh. Untuk alas kaki yang high-end produk, jumlah tenagakerjanya tidak terlalu banyak tetapi memiliki value added yang besar.

Sementara menurut Bapak Sulis dari Dirjen Pajak, Kebijakan pengurangan PPH 21 ini tidak boleh diskriminatif (tidak hanya untuk alas kaki dan tekstil), harus berlaku umum untuk industri padat karya. Untuk itu harus dilihat adanya industri lain yang kemungkinan juga akan dapat mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.

Industri hanya bisa memilih salah satu fasilitas, apakah memanfaatkan Tax Allowance (PP 18) untuk investasi baru dan untuk perluasan usaha, atau Keringanan PPh 21 bagi existing industri. Tidak boleh dua-duanya, karena karakter dan tujuannya berbeda. Dalam pelaksanaanya bagaimana administrasi pengimplementasian kebijakan ini memerlukan data yang lebih detail terkait perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan fasilitas, yakni: Siapa saja (Perusahaan apa saja, berapa perusahaan) yang berhak mendapatkan fasilitas berdasarkan kriteria yang nanti disepakati, serta lokasi dimanana saja perusahaan tersebut berlokasi untuk menentukan KPP mana yang menanggani.

Sementara menurut Bapak Purwito dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), harus ada kejelasan mengenai struktur karyawan dan besaran gaji di masing-masing industri. Hal ini penting untuk melihat seberapa besar efek dari kebijakan ini untuk membantu industri dari kesulitan ekonomi. Berapa persen/berapa banyak kayawan yang penghasilannya diatas PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) atau karyawan yang penghasilannya di atas Rp.3 juta rupiah. Berapa banyak perusahaan yang menanggung PPh 21 bagi karyawannya dan berapa perusahaaan yang PPh 21 ditanggung oleh karyawan sendiri. Bila ternyata hanya sedikit karyawan yang penghasilannya diatas PTKP maka kebijakan pengurangan PPh 21 ini tidak akan efektif untuk membantu industri, karena secara otomatis karyawan yang ditanggung pajaknya oleh perusahaan hanya sedikit, sehingga tidak akan berpengaruh besar terhadap cash flow perusahaan.

Sebagai kesimpulan rapat, bahwa akan dilakukan pertemuan kembali antara Kemenko, BKF, Ditjen Pajak, BKPM, dan Aprisindo serta API dalam waktu 2 minggu mendatang. Dalam petemuan tersebut masing-masing asosiasi dan BKPM harus menyiapkan data-data dan informasi yang lebih terperinci terkait dengan : Jumlah Perusahaan dan lokasi perusahaan yang memenuhi criteria memiliki karyawan diatas 2000 orang. Besarnya potensi pegawai yang akan mendapat keringanan PPh 21, yakni jumlah pegawai masing-masing perusahaan yang memiliki penghasilan diatas PTKP. Potensi besarnya keringanan pajak yang akan diperoleh Industri. (R)