Title
KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI MEA DITINJAU DARI ASPEK PERATURAN TENAGA KERJA ASING Cetak Email
Ditulis oleh Aprisindo   
Kamis, 07 Januari 2016 00:00
Bapak Rosan P. Roeslani memberikan arahan dalam Diskusi mengenai Kesiapan Indonesia menghadapi MEA dari aspek peraturan TKA didampingi Bapak Anton J. Supit (kiri) dan Bapak Yos A. Ginting (kanan)

Masyarakat   Ekonomi  ASEAN   (MEA)   membawa   dampak masuknya tenaga kerja negara-negara ASEAN ke Indonesia. Sebaliknya tenaga kerja Indonesia bisa bekerja di Negara ASEAN lainnya karena tawaran penghasilan lebih tinggi atau sebab lainnya. Bila tenaga kerja Indonesia terdidik banyak bekerja di luar negeri maka di dalam negeri bisa kekurangan SDM terdidik pada sektor tertentu, oleh karenanya kita Perlu menyikapi MEA dengan sikap yang positif.

Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah terkait MEA, Kadin Indonesia telah mengadakan diskusi tentang kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ditinjau dari aspek peraturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang diselenggarakan tanggal 20 Januari 2016 di Kadin Indonesia. Hadir sebagai pembicara Rosan P. Roeslani  Ketua  Umum  Kadin, Antonius  J.  Supit  -  WKU  Bidang Ketenagakerjaan  & Hub. Industrial (Dewan Pembina Aprisindo), Yos Adiguna Ginting- APINDO, Hary Sudarmanto - Dirjen Penempatan Tenaga Kerja, Kemenaker, Amri Zuhdi - BKPM, Asep Kurnia - Direktur Kerja Sama Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kemenhu & HAM dan sebagai peserta dari Asosiasi dan pelaku usaha.

Menurut Yos A. Ginting ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian terkait dengan berlakunta MEA. Era globalisasi dan regionalisasi  tidak  bisa  dibendung. Indonesia harus berperan serta. Dua prinsip dasar   yang   selalu   dianut   dunia usaha yaitu segala sesuatu harus efektif dan efisien. Efektif   berarti tepat    guna ,    tepat sasaran. Efisien berarti biaya termurah    dan kerepotan  terendah. Diharapkan  Indonesia   tidak  mengambil  posisi protektif    reaktif namun progresif    proaktif. Dampak MEA   bagi perusahaan tidak hanya terjadi pergerakan tenaga kerja. Namun perusahaan   bisa   merelokasi   basis   usahanya   ke negara lain   bila situasi tenaga kerja     tidak efektif dan efisien untuk memenangkan persaingan.

Terkait dengan Permenaker No.16 yang dirubah dengan  Permenaker  No. 35, Ginting menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang sudah disempurnakan, misalnya  ketentuan  rasio  untuk 1 Tenaga Kerja Asing (TKA) harus ada 10 tenaga kerja dalam negeri. Ketentuan tersebut kini dihapus. Tentang kewajiban RPTKA yang dihapus adalah keharusan untuk jabatan Direktur dan Komisaris yang tidak berdomisili di Indonesia harus punya IMTA.

Sementara menurut Anton J Supit ,tugas negara adalah menghapus kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan. Cara yang terbaik adalah menciptakan lapangan kerja. Bila ada orang mendatangkan devisa ke tanah air maka semestinya TKA tidak usah dibatasi karena dia membawa dolar untuk membayar gajinya dan untuk membeli barang Indonesia. Lebih lanjut Anton Supit menyampaikan, kalau investasi Indonesia kurang menarik maka investor asing tidak akan datang ke Indonesia. Indonesia harus sekompetitif mungkin agar bisa menerima investor asing.

Selanjutnya dari Kemenakertrans   Hary Sudarmanto, menyatakan bahwa dasar hukum terkait TKA adalah Pasal 42-43 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tentang sanksi diatur di Pasal 183-185. Peraturan No. 195 mengatur bahwa Bahasa Indonesia adalah wajib. Juga mengatur tentang ketentuan rasio 1:10. Peraturan terbaru yang merevisinya menyatakan tentang bahasa Indonesia tidak wajib bagi TKA.  Perihal ketentuan rasio TKA:TKI =
1:10 tidak ada lagi. Tetapi berubah menjadi 1:1 karena hal  ini  perintah UU. Dikecualikan antara lain jabatan direktur yaitu direktur TKA tidak perlu pendamping atau merekrut 10 TKI.

Amri Zuhdi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan bahwa terkait MEA, terdapat ASEAN Comprehensive Investment Agreement. Tujuan MEA adalah untuk memudahkan pergerakan barang, investasi, tenaga kerja. Sejak tahun 1987 ada perjanjian Investment Guarantee Agreement yang mencakup perlindungan dan perluasan investasi. Tahun 1998 ada perjanjian AIA yang mencakup fasilitasi investasi dan liberalisasi investasi. Tahun 2009 ada ACIA yang mencakup 4 pilar yaitu pilar Proteksi Invetasi, pilar Promosi Investasi, Pilar Fasilitasi Investasi dan Pilar Liberalisasi Investasi. Di ASEAN yang menjadi rujukan adalah ACIA yang ditandatangani tahun 2009 dan berlaku efektif 29 Maret 2012.

Inti pilar liberalisasi di ASEAN yaitu memperlakukan yang sama kepada semua investor preservation list, tidak menuruti yang disebutkan di ketentuan tersebut, dengan beberapa pengecualian. Kemudian memperlakukan hal yang sama kepada investor ASEAN. Juga tidak mewajibkan investor asing untuk mempekerjakan tenaga kerja asing berdasar negara pada level tertentu. Walau ada beberapa negara yang tidak bisa memenuhi ketentuan ini. Yang masuk dalam preservation list misal Indonesia memasukkan Direktur Personalia harus orang Indonesia.

Terakhir Asep Kurnia dari Ditjen Imigrasi Kemen Huham, menyampaikan terdapat 4 pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berkaitan erat dengan pergerakan manusia. Pergerakan manusia tidak lepas dari kebijakan keimigrasian. Imigrasi mempunyai 4 fungsi yaitu: Pelayanan ; Penegakan hukum ; Keamanan negara ; Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi mempunyai tiga kebijakan yaitu: Melindungi kepentingan nasional ; Orang   asing yang masuk  ke  Indonesia  adalah  yang memberikan  manfaat kepada bangsa dan Negara.