Title
Arbitrase & Mediasi Modal Terbaik penyelesaian Sengketa
Ditulis oleh Aprisindo   
Selasa, 02 Oktober 2018 06:39
Pada tanggal 29 Agustus 2018, APINDO telah mengadakan Presentasi dan pengenalan sebuah lembaga Arbitrase yang bernama PAMI (Pusat Arbitrase & Mediasi Indonesia), dengan mengundang pelaku usaha, kususnya bagian legal bertempat di Kantor APINDO Jakarta. Pada kesempatan tersebut APINDO menghadirkan dua narasumber yang merupakan pendiri yang sekaligus Arbiter PAMI yaitu, Prof. Dr. Susanti Adi Nugroho, SH,MH dan Idra Safitri. Acara ini diikuti para pelaku usaha diantaranya perusahaan anggota APRISINDO seperti NIKE, PT. Nikomas Gemilang, PT. KMK, PT. Adis Dimension Footwear dan juga Direktur Eksekutif Bapak Firman Bakri dan Redaksi Jurnal APRISINDO.
        Dalam kesempatan tersebut Bapak Danang, yang sekaligus Ketua PAMI menjelaskan bahwa PAMI merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa. PAMI didirikan oleh Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) dan APINDO Trade Center pada akhir tahun 2017. Ada pun ruang lingkup kerja PAMI yaitu penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui mekanisme arbitrase, mediasi dan Ajudikasi serta memberikan pendapat mengikat dalam ruang lingkup usaha dan bisnis, penanaman modal dan tenagakerja.    
        Sementara itu, pada presentasi-nya  Ibu Dr. Susanti menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sementara perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam satu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Sedangkan dasar hukum yang mengatur arbitrase yaitu undang-undang No. 30 tahun 1999.
        Jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase, ada beberapa keuntungan yang didapat oleh para pihak bila dibandingkan dengan peradilan, diantaranya  Pertama; Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk itu tentunya, tentunya bisa memilih yang memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme. Kedua; pelaksanaan pemeriksaan majelis arbitrase konfidensial, tentunya bisa menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki. Ketiga; Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak terhadap sengketanya. Keempat;  Pemeriksaan dalam arbitrase lebih informal dari pada tata cara pemeriksaan di pengadilan. Kelima; terbuka untuk penyelesaian secara damai sehingga memberikan kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak kemudian hari. Keenam; tidak banyak formalitas yang harus diikuti seperti dalam acara perdata di pengadilan.
         Dengan adanya PAMI, maka mekanisme penyelesaian sengketa bisnis sebagai alternatif lain selain melalui peradilan atau BANI (Badan Administare Nasional Indonesia). Untuk kedepan untuk penyelesaian sengketa bisa melalui PAMI, klausula  klausula pada kontrak atau perjanjian bisnis diharapkan untuk menyebutkan mekanisme penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui PAMI. Sedangkan  bagi perusahaan-perusahaan  yang sedang kontrak dagang dapat dilakukan adendum dengan  menyebutkan penyelesaian sengketanya menggunakan PAMI.  (R)